Pemdes Kuala Salurkan BLT-DD Kepada 25 KPM

 

Penyerahan BLT-DD di Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Selasa (28/3/2023) di Halaman Kantor Desa Kuala.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kuala menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2023 kepada 25 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Selasa (28/3/2023) di Halaman Kantor Desa Kuala, Kecamatan Selakau.

Penyaluran BLT-DD bagi KPM di Desa Kuala disalurkan secara sekaligus tahap 1, 2, dan 3. Sehingga setiap KPM penerima BLT-DD menerima uang tunai sebesar Rp. 900.000 dari Pemdes Kuala, Kecamatan Selakau.

Kepala Desa Kuala A.Rafik menjelaskan, penyaluran BLT-DD kepada KPM seharusnya memang harus bertahap di setiap bulannya. Namun, mengingat proses penyaluran dana BLT-DD dari KPPN baru terealisasi di bulan ini, maka bantuan baru dapat diserahkan pada bulan Maret ini.

"Berjumlah 25 orang atau 25 KPM. Pada dasarnya BLT- DD disalurkan per bulan. Namun karena adanya kendala transferan dana BLT dari pusat, maka bulan 3 baru bisa dicairkan. Sehingga penyalurannya 3 bulan sekligus/rapel tahap 1,2,3. Berjumlah 900 rbu," jelas Rafik.

A.Rafik mengatakan, setiap KPM penerima BLT-DD merupakan warga Desa Kuala yang dinilai benar-benar layak menerimanya. Mengingat, KPM ditentukan berdasarkan usulan masyarakat saat musyawarah. Sehingga, dalam hal ini masyarakat terlibat langsung dalam menentukan KPM BLT-DD.

"Untuk KPM ditentukan berdasarkan aspirasi atau masukan masyarakat Desa Kuala saat melakukan musyawarah. Karena sesuai dengan visi misi pemdes Kuala yang ingin melaksanakan pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab dan transparan," kata Rafik.

A.Rafik berharap, bantuan yang diberikan dapat digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta menyampaikan bahwa 25 KPM penerima BLT-DD murni usulan masyarakat

"Kepada penerima saya sampaikan, semoga uang ini bisa bermanfaat dan membantu. Dan saya titip pesan kepada Bapak/Ibu, untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat umum, bahwa jumlah penerima BLT-DD tahun 2023, berjumlah 25 orang. 25 orang ini, merupakan hasil keputusan musyawarah bersama perwakilan masyarakat," pungkas Rafik.